Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani (F-NasDem)/Foto:Andri/Iw

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani mengatakan, sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibukota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa. Diketahui, Selasa (23/1/2018) siang, gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Parahnya, guncangan yang menimbulkan ketakutan itu, diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax, yang menyatakan akan terjadi gempa susulan.

“Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan, dan diputuskan, agar ada kepastian. Sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk, dan rawan gempa, dikurangi bebannya, dan digantikan daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota, jangan lagi hanya wacana,” kata Hamdhani dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (24/01/2018).

Hamdhani mengatakan, saat gempa melanda, orang-orang berlarian ke luar rumah, para karyawan bergegas ke luar gedung pencakar langit di Jakarta. Rata-rata wajah mereka pucat, ketakutan menjadi korban reruntuhan gedung.

“Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya," tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.

Hamdhani menambahkan, Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai Ibu Kota RI oleh tiga Presiden berbeda. Pertama, Soekarno atau Bung Karno, disusul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

“Saat ini, tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang,” imbuh politisi asal dapil Kalimantan Tengah itu.

Seperti dikabarkan, beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin mengatakan, terdapat beberapa hal kuat yang menjadi pertimbangan rasional pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris. (dep/sf)